liga335 — Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog intensif selama tiga jam bersama enam gubernur serta 42 bupati dan walikota dari seluruh wilayah Papua. Pertemuan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (16/12/2025) tersebut difokuskan untuk mendengarkan langsung masukan dan persoalan yang dihadapi para kepala daerah.
Komitmen Percepat Pembangunan
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang turut hadir, menyatakan pertemuan berjalan sangat produktif. Menurutnya, Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan di Bumi Cendrawasih.
“Dialog hari ini sangat produktif sekali dan Bapak Presiden sangat menunjukkan komitmen beliau untuk mempercepat pembangunan di Papua. Kita ingin agar Papua lebih cepat maju dan rakyatnya lebih sejahtera,” ujar Tito usai pertemuan.
Ia menjelaskan bahwa berbagai masalah yang disampaikan ada yang langsung dapat ditindaklanjuti, sementara lainnya memerlukan pembahasan lebih mendalam dengan menteri terkait.
Empat Poin Pembahasan Strategis
Velix Wanggai, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, memaparkan empat poin utama yang dibahas dalam dialog tersebut.
1. Penyelerasan Rencana Induk Pembangunan Papua (RIPP)
Poin pertama adalah penyesuaian kerangka Rencana Induk Pembangunan Papua (RIPP) yang telah disusun oleh Bappenas. Presiden meminta pemerintah daerah memetakan kembali agenda strategis dan program prioritas, termasuk target waktu dan alokasi dana dari tahun 2026 hingga 2029.
2. Penjaminan Kualitas Anggaran dan Penambahan Dana Otsus
Presiden menekankan pentingnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkualitas, tanpa kebocoran, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat asli Papua. Terkait pendanaan, selain investasi pemerintah pusat sebesar Rp60 triliun di luar dana Otsus, Prabowo berkomitmen menambah alokasi Dana Otsus Papua menjadi Rp12 triliun pada tahun 2026.
3. Penataan Regulasi dan Kelembagaan
Poin ketiga membahas penataan regulasi agar lebih fleksibel dan mampu memecahkan masalah birokrasi. Dalam konteks kelembagaan, muncul aspirasi dari sejumlah bupati, khususnya di kawasan Saireri di pesisir utara Papua, untuk membentuk provinsi baru yang berbasis kebudayaan Saireri.
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Poin terakhir adalah perhatian khusus terhadap pengembangan SDM. Presiden menginginkan program prioritas, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat Papua. Program yang dimaksud termasuk Sekolah Rakyat, sekolah unggulan terintegrasi, serta pengembangan rumah sakit unggulan di empat Daerah Otonom Baru dan sekitar 24 lokasi lainnya di Tanah Papua.
Dialog ini menandai langkah konkret pemerintah untuk menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah guna mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua.
