Jakarta — pttogel Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia terus menggali fakta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop untuk pelajar yang terjadi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dalam perkembangan terbarunya, Kejagung membuka peluang untuk memeriksa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang menjabat pada saat proyek pengadaan tersebut dijalankan.
Pernyataan ini mempertegas bahwa penyelidikan tidak akan berhenti hanya pada pejabat teknis atau pelaksana di level bawah. Kejagung tampaknya menegaskan komitmennya dalam membongkar alur penyimpangan anggaran, mulai dari perencanaan hingga eksekusi proyek pengadaan laptop senilai triliunan rupiah tersebut.
baca juga: respons-kemnaker-soal-viral-pt-maruwa-indonesia-phk-ratusan-karyawan
Latar Belakang Kasus
Kasus ini bermula dari program pengadaan laptop dan perangkat teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa pandemi COVID-19. Pemerintah melalui Kemendikbudristek mengalokasikan dana besar untuk mempercepat digitalisasi pendidikan nasional, terutama di daerah tertinggal.
Namun, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta temuan dari berbagai lembaga pengawas, proyek ini menyisakan banyak kejanggalan. Beberapa di antaranya termasuk harga satuan laptop yang dinilai tidak wajar, kualitas perangkat di bawah spesifikasi, hingga indikasi pengaturan tender yang merugikan keuangan negara.
Potensi Keterlibatan Eks Mendikbud
Peluang diperiksanya mantan Mendikbud oleh Kejagung bukan tanpa alasan. Dalam struktur proyek berskala nasional seperti ini, peran pengambil kebijakan sangat penting, terutama dalam hal penetapan kebutuhan, penunjukan penyedia, hingga kontrol atas anggaran yang digunakan.
Meskipun hingga saat ini belum ada penetapan status hukum terhadap mantan menteri terkait, sumber internal menyebut bahwa tim penyidik telah mengantongi sejumlah dokumen dan keterangan yang bisa mengarah ke pertanggungjawaban di tingkat pengambil kebijakan. Kejagung pun menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan dimintai keterangan jika dibutuhkan.
Progres Penyidikan
Dalam proses penyidikan yang berlangsung hingga Mei 2025, Kejagung telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk pejabat di lingkungan Kemendikbudristek dan pihak swasta dari perusahaan penyedia barang. Para tersangka diduga kuat telah bersekongkol untuk mengatur tender serta memanipulasi harga dan spesifikasi barang.
Penyidik telah menyita dokumen, laptop, dan rekaman komunikasi yang diduga kuat menjadi bukti adanya pengaturan proyek. Selain itu, sejumlah saksi dari berbagai kementerian juga telah dipanggil untuk dimintai keterangan.
Dampak Terhadap Dunia Pendidikan
Skandal ini menimbulkan keprihatinan mendalam dari masyarakat dan pemerhati pendidikan. Di tengah upaya keras pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, kasus korupsi ini menjadi ironi yang memperlihatkan lemahnya pengawasan internal dan integritas pejabat negara.
Akibat pengadaan yang bermasalah, ribuan siswa di berbagai daerah menerima perangkat yang tidak sesuai kebutuhan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa laptop-laptop tersebut bahkan tidak dapat digunakan secara optimal karena spesifikasi yang sangat rendah.
Komentar Para Pakar dan Pengamat
Pengamat hukum pidana dan korupsi dari Universitas Indonesia, Dr. Erna Suryani, menilai bahwa pemanggilan eks Mendikbud adalah langkah penting untuk mengurai mata rantai tanggung jawab dalam proyek pengadaan.
“Dalam hukum administrasi dan pidana, pengambil keputusan strategis harus ikut bertanggung jawab. Tidak cukup hanya memeriksa staf pelaksana atau penyedia barang,” ujarnya.
Sementara itu, dari sisi pendidikan, Ketua Forum Guru Nasional menyayangkan bahwa anggaran besar yang seharusnya dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran justru menjadi lahan korupsi. “Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan bangsa,” tegasnya.
Harapan Publik
Kasus ini menjadi ujian bagi Kejagung dalam menunjukkan keseriusan pemberantasan korupsi di sektor pendidikan. Publik menaruh harapan besar agar seluruh pihak yang terlibat, dari level bawah hingga atas, dapat diusut tuntas.
Lebih dari itu, masyarakat berharap agar kasus ini menjadi pelajaran penting bagi perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pendidikan di masa depan, agar tidak lagi menjadi celah korupsi yang merugikan generasi penerus bangsa.
Penutup
Langkah Kejagung membuka peluang untuk memeriksa mantan Mendikbud adalah sinyal kuat bahwa penegakan hukum tidak akan tebang pilih. Dengan bukti yang dikumpulkan dan semangat transparansi, diharapkan keadilan bisa ditegakkan, dan sektor pendidikan terbebas dari praktik koruptif. Sebab, pendidikan adalah fondasi utama kemajuan bangsa, dan mencederainya adalah kejahatan terhadap masa depan Indonesia.
sumber artikel: shopee88.id